Jakarta, Reportase Expose.com – Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta. Andre Vincent Wenas, MM, MBA mengatakan. Dari sejak awal status bakal tersangka hingga kini menyandang status terdakwa, Hasto Kristiyanto terus menggelar narasi dengan mengulang-ulang sejumlah frasa, kriminalisasi, daur ulang, politisasi hukum hingga klaim dirinya sebagai tahanan politik.
“Strategi ini tampak menyerupai metode propaganda ala Joseph Goebbels, di mana kebohongan yang diulang terus-menerus dapat diterima sebagai kebenaran. Namun, mari kita luruskan fakta. Pengadilan yang berlangsung adalah Sidang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), dengan dakwaan yang jelas dan tegas, korupsi dan suap, “ ungkapnya kepada media ini. Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti busuk, rusak, atau menyogok, definisi yang sangat relevan dengan kasus ini.
Konteks Kasus:
Kasus ini menyeret nama besar seperti Harun Masiku, yang terlibat dalam upaya suap untuk memuluskan langkahnya ke Senayan. Penggerebekan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Djan Farids mengungkap uang suap yang diduga diperuntukkan untuk membatalkan status tersangka Hasto. Sayangnya, operasi tangkap tangan (OTT) ini bocor, tetapi KPK tetap sigap menggagalkan aksi tersebut.
Di persidangan terbaru, Riezky Aprilia, saksi kunci yang menjadi korban tekanan politik, memberikan kesaksian emosional. Ia mengungkapkan tekanan dari Hasto dan upaya PDIP untuk menggantikan dirinya dengan Harun Masiku melalui mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu).
Pernyataan Riezky yang menolak mundur menjadi sorotan, seperti juga keterlibatan Ketua Mahkamah Agung dalam penerbitan fatwa terkait calon terbaik.
Propaganda dan Perang Kognisi
Hasto dan timnya tampaknya menggunakan teknik perang kognisi untuk membentuk persepsi publik. Frasa-frasa seperti kriminalisasi, daur ulang, politisasi hukum dan tahanan politik diulang untuk membelokkan fakta bahwa ini adalah kasus hukum, bukan kriminalisasi. Tujuannya adalah menggeser fokus dari substansi dakwaan ke narasi victimhood.
Perang kognisi adalah strategi konflik yang menyasar pikiran manusia untuk memengaruhi sikap dan perilaku. Konflik ini dapat melebar ke berbagai isu, melibatkan banyak aktor, dan berlangsung secara berlarut-larut. Dalam kasus Hasto, propaganda ini menyasar opini publik untuk menciptakan simpati atau memengaruhi persepsi terhadap proses hukum.
Tantangan dan Harapan
Proses hukum ini menjadi ujian bagi KPK dan sistem peradilan Indonesia. Kesaksian baru seperti dari Riezky Aprilia berpotensi membuka lebih banyak fakta. Bahkan, jika Harun Masiku dihadirkan sebagai saksi, kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk mengungkap akar permasalahan korupsi yang melibatkan berbagai pihak.
“Dalam menghadapi perang kognisi ini, respons tidak bisa hanya reaktif melalui klarifikasi atau konferensi pers. Diperlukan strategi komunikasi politik yang komprehensif, seperti pendekatan total football dalam dunia sepak bola, di mana pertahanan terbaik adalah menyerang dengan terkoordinasi dan strategis, ” jelasnya.
“Kita semua perlu memantau proses hukum ini dengan cermat. Harapannya, kebenaran dan keadilan dapat terwujud tanpa terdistorsi oleh narasi manipulatif yang bertujuan membelokkan fakta, ” tutup Andre.
Reporter: Johansyah.
