Ketua Umum DPP LSM Gerakan Pandawa Bertuah (Radar), Hertin Armansyah, melontarkan kritik keras atas polemik penanganan kasus narkotika di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang kembali menyulut kemarahan publik. Ia menegaskan, perang terhadap narkoba tidak boleh setengah hati dan tidak boleh berhenti pada pelaku kecil, sementara dugaan pemain besar dan oknum yang “bermain” justru terlindungi.
Menurut Hertin, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, menyasar pengedar, bandar, hingga pihak-pihak yang diduga memberi ruang dan perlindungan bagi bisnis haram tersebut. Ia menilai, keberhasilan pemberantasan narkotika mustahil tercapai bila hanya bergantung pada formalitas prosedur tanpa menyentuh akarnya.
“Jangan main-main! Ini harus jadi ruang introspeksi besar-besaran. Ketika muncul isu oknum dan peran tertentu dalam pengendalian narkotika, itu tamparan keras bagi rasa keadilan masyarakat,” tegas Hertin kepada reportaseexpose.com. Jumat (28/11/2025)
Ia mengingatkan bahwa Polri adalah tumpuan terakhir rakyat dalam mencari keadilan. Karena itu, kepercayaan publik tak boleh dikhianati oleh segelintir oknum. Bahkan, Hertin melontarkan perumpamaan keras khas Dayak, “Jangan sampai seperti pepatah: ‘Suruh hantu jaga mayat’.” Pesannya jelas: pengawasan tidak boleh diserahkan pada pihak yang justru patut diawasi.
Hertin menuntut sanksi paling tegas bagi oknum yang terbukti terlibat, termasuk PTDH bila diperlukan. Ia menegaskan, masalahnya adalah oknum, bukan institusi. Namun jika pimpinan membela yang salah, maka institusi yang akan ikut tercoreng.
“Polisi itu kebanggaan kita. Jangan dirusak oleh oknum, dan jangan dibela bila memang salah,” ujarnya.
Ia juga mendesak Mabes Polri dan Polda Kaltim turun langsung ke Kutai Barat, bukan sekadar mengaudit benar-tidaknya proses penangkapan, tetapi membedah substansi: apakah benar ada indikasi setoran, pengondisian, dan keberadaan ‘loket-loket’ narkotika. “Cari akar masalahnya. Jangan berlindung di balik kelengkapan formil dan materiil tapi meninggalkan kebenaran,” tandasnya.
Teguran ini, kata Hertin, sejalan lurus dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi dan reformasi Polri. Kutai Barat harus menjadi contoh, aparat berani membongkar sarang, membersihkan barisan, dan mengembalikan marwah penegakan hukum.
“Yang kita pertanyakan sekarang: mengapa sabu makin liar? Siapa yang mengendalikan? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab tuntas,” ucapnya.
Di akhir, Hertin berharap kehadiran unsur Polda dan Mabes benar-benar membawa cahaya terang bukan kosmetik, bukan sandiwara. “Ini tentang masa depan anak bangsa. Narkoba adalah musuh negara. Jangan lindungi oknum, lindungi rakyat!”
Penulis: Johansyah.
