Reportase Expose.com, Sendawar-Buntut penanganan kasus enam orang terduga pelaku narkoba yang digerebek Tim Intel Kodim 0912/Kutai Barat di Jalan Petunaq 1 RT 05, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok pada Rabu (19/11/2025), berbuntut panjang dan berubah menjadi gelombang kemarahan publik.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kutai Barat menggeruduk Mapolres Kutai Barat, Minggu (30/11/2025), menuntut keadilan dan reformasi total di tubuh penegak hukum.
“Kami menolak keras! Harus ada gelar perkara ulang. Kasat Narkoba harus diperiksa karena diduga melakukan pembiaran terhadap peredaran narkoba di Kutai Barat!” tegasnya lantang.
Gelombang kemarahan semakin membesar ketika orator lain secara terbuka menolak mutasi Kasat Narkoba Polres Kubar menjadi Kapolsek Bongan, bahkan mendesak Kapolres Kutai Barat dipindahkan.
“Kami tidak mau masalah diselesaikan dengan mutasi jabatan! Kami ingin penegakan hukum, bukan sandiwara birokrasi!” teriak massa.
Tokoh masyarakat Kutai Barat, Syamsudin, juga menyoroti kinerja Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Barat yang dinilai tidak profesional. Ia menentang pola pengiriman terduga pelaku langsung ke asesmen rehabilitasi tanpa proses hukum.
“Kalau semua dialihkan ke rehabilitasi, lalu di mana keadilan? Ini justru menjadikan hukum bahan dagangan dan memanjakan bandar!” ucapnya.
Beredarnya isu di media sosial yang menyebut Tim Intel Kodim tidak menemukan barang bukti pun dibantah. Empat wartawan yang ikut dalam operasi tersebut memastikan temuan barang bukti terdokumentasi lengkap.
Tuduhan “tanpa barang bukti” dinilai sebagai upaya pembelokan fakta.
Desakan publik juga diarahkan kepada Ketua BNK Kutai Barat, Nanang Adriani yang juga wakil Bupati Kutai Barat untuk segera merevisi total struktur kepengurusan BNK, bahkan menuntut agar unsur Aparat Penegak Hukum (APH) tidak dilibatkan demi menjaga netralitas lembaga tersebut.
Yang menarik, dalam aksi ini, massa justru mengaitkan tuntutan mereka dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Mereka menilai Kutai Barat adalah ujian awal komitmen reformasi tersebut.
“Kami cinta Polri! Tapi cinta kami menuntut kejujuran, keberanian, dan keberpihakan kepada rakyat. Jangan nodai institusi suci ini dengan kompromi terhadap narkoba!” seru salah satu orator.
Aliansi memberikan ultimatum dua minggu untuk penetapan tersangka. Jika tidak, mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar.
Kutai Barat kini bukan sekadar daerah, tetapi panggung ujian reformasi Polri.
Rakyat tidak lagi diam. Mereka menuntut satu hal: hukum harus tajam ke atas dan ke bawah. Tanpa tebang pilih. Tanpa kompromi.
Penulis: Johansyah
Kami masyarakat Kutai Barat cinta damai dan sangat mendukung kegiatan dari tokoh yg tegas untuk menyelesaikan masalah narkoba ini sampai ke aparat pejabat yg bermain anak2 muda jadi korban hingga dikubar banyak anak putus sekolah berbagai pengaruh sebagaian besar bisnis narkoba sgt mudah sehingga bnyk yg mau disuruh jadi kurir/ tiap kampung kecamatan itu ada loket2 khusus ,mohon sgra dibrantas kegiatan yang sangat meresahkan ini TRIms 🙏😇