APBD Kutai Barat 2025 Naik Tajam, Fokus Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Reportase Expose.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan peningkatan signifikan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp4,91 triliun atau naik 63,56 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini akan diiringi oleh peningkatan belanja yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Andriani, memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna XXIII DPRD Kutai Barat yang digelar di Gedung DPRD pada Jumat (15/8/2025).

Bacaan Lainnya

“Perubahan KUA-PPAS ini dirancang untuk menyesuaikan target pendapatan dan belanja dengan kondisi terkini, memastikan efektivitas pembangunan, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah,” ujar Nanang.

Pendapatan Daerah: Optimalisasi PAD dan Transfer Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 ditargetkan sebesar Rp267,14 miliar, meningkat 38,87 persen dari APBD murni. Sumber pendapatan terdiri dari:

  • Pajak daerah: Rp105,11 miliar
  • Retribusi daerah: Rp95,96 miliar
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp5 miliar
  • Pendapatan sah lainnya: Rp61,07 miliar

Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp3,02 triliun, naik 9,98 persen, yang mencakup transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,58 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp434,03 miliar. Pendapatan lainnya yang sah diproyeksikan tetap di angka Rp62,58 miliar.

“Strategi optimalisasi PAD akan terus diperkuat, termasuk melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta penerapan digitalisasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tambahnya.

Belanja Daerah: Prioritas Infrastruktur dan Layanan Dasar

Di sisi belanja, APBD 2025 dialokasikan sebagai berikut:

  • Belanja operasi: Rp2,74 triliun
  • Belanja modal: Rp1,56 triliun
  • Belanja tak terduga: Rp150 miliar
  • Belanja transfer: Rp445,45 miliar

Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal, yang meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya. Sebesar Rp1,11 triliun akan difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

“Belanja daerah diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mandatory spending, mendukung program unggulan kepala daerah, serta sinergi dengan prioritas nasional dan provinsi,” jelas Nanang.

Belanja juga mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan energi, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah juga akan melakukan efisiensi anggaran melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta belanja modal yang tidak mendesak.

“Setiap rupiah harus dibelanjakan secara tepat sasaran. Kita tidak ingin ada pengeluaran yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pembiayaan Daerah dan Penguatan Fiskal

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,56 triliun, sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5 miliar.

“Komposisi pembiayaan ini dirancang untuk menjaga likuiditas kas daerah dan memastikan program prioritas dapat berjalan tanpa hambatan,” ujar Nanang.

Fokus pada Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Nanang menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 akan menjadi instrumen untuk memperkuat reformasi birokrasi, mendorong transformasi ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada:

  • Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan
  • Perlindungan sosial untuk kelompok rentan
  • Percepatan pembangunan infrastruktur strategis
  • Pengembangan sektor produktif seperti UMKM, industri kreatif, pertanian, dan pariwisata

“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tandasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan anggaran.

“Pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan Kutai Barat yang maju dan sejahtera,” tutup Nanang.

Penulis: Johansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *