Jembatan ATJ: Kuburan Uang Rakyat Hampir 600 Miliar, Proyek Mangkrak Sarat Kepentingan Elit!

Keterangan Gambar: Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kubar, proyek ini mangkrak sejak 2015 tanpa kejelasan penyelesaian. Dok. Istimewa. Penulis: Johansyah, Sabtu(27/09/2025)
Keterangan Gambar: Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kubar, proyek ini mangkrak sejak 2015 tanpa kejelasan penyelesaian. Dok. Istimewa. Penulis: Johansyah, Sabtu(27/09/2025)

REPORTASE EXPOSE.COM, SENDAWAR – Proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) digadang-gadang menjadi ikon konektivitas di Kutai Barat, kini justru menjadi simbol kegagalan, ketidakjelasan, dan dugaan penyimpangan anggaran yang sangat serius. Dimana ATJ merupakan konsep peninggalan mantan bupati Kutai Barat (Kubar) dua periode, Ismail Thomas hanya menjadi pemandangan yang menyeramkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) dengan tegas mengultimatum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar tidak gegabah melanjutkan proyek yang sejak awal penuh polemik ini. Pasalnya, proyek yang telah berlangsung sejak tahun 2008 ini belum juga rampung, meski telah menelan anggaran hingga nyaris Rp 600 miliar dari uang rakyat.

Bacaan Lainnya

“Jangan sampai proyek Jembatan ATJ hanya menjadi objek kepentingan politik, sarang penggelapan uang rakyat, dan ajang bancakan korporasi. Kalau ini diteruskan tanpa audit total, rakyat Kutai Barat akan terus jadi korban,” tegas Hertin Armansyah, kepada reportaseexpose.com. Jumat (26/09/2025)

Sejarah Panjang, Anggaran Besar, Hasil Nol

Pembangunan Jembatan ATJ dimulai sejak era Bupati Ismael Thomas, dengan tiang pancang pertama pada Agustus 2008. Saat itu, proyek dirancang rampung pada 2010, dengan estimasi biaya bertahap:

  • Tahap I: Rp 18 miliar
  • Tahap II: Rp 86 miliar
  • Jembatan Pendekat: Rp 21 miliar
  • Tahap berikutnya: Sekitar Rp 473 miliar

Total anggaran: ± Rp 598 miliar
Namun realisasi jauh dari harapan. “Uangnya habis, jembatannya tidak jadi. Ini harusnya sudah masuk kategori kegagalan total proyek,” kata Hertin.

Ketua Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) Kutai Barat, Herting Armansyah.
Ketua Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) Kutai Barat, Hertin Armansyah.

Pemenang Tender Besar, Progres Amburadul

Kontrak pembangunan utama baru dilakukan pada 2012, melalui proses lelang yang diikuti oleh 17 perusahaan, termasuk BUMN dan swasta nasional besar.
Pemenangnya adalah: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak Rp 341 miliar. Proyek dijadwalkan selesai dalam waktu 1.094 hari kalender, atau sebelum 20 November 2015.

Namun kenyataannya, hingga kontrak berakhir, progres hanya di kisaran 40%. Bahkan proyek ini sempat diperpanjang hingga 2016, tetap tanpa hasil signifikan.

Yang lebih mencengangkan, menurut LSM-RADAR, pekerjaan utama disubkontrakkan kepada perusahaan yang tak memenuhi syarat, berujung pada kualitas buruk dan pekerjaan tidak layak.

Dukungan Politik Ada, Tapi Gagal Total

Menurut Hertin, proyek ini bukan kekurangan dukungan, baik secara politik maupun anggaran. DPRD Kutai Barat sudah menyetujui skema multiyears, dan APBD dari tahun ke tahun terus mengalokasikan anggaran.

“Tahun 2015 proyek ini kembali dianggarkan dalam APBD 2016. Tahun 2018 masih saja buntu. Ratusan miliar sudah dikeluarkan, tapi rakyat belum melihat hasil apa pun. Ini jelas pemborosan yang tidak bisa dibiarkan!” ujar Hertin.

Desakan Audit Menyeluruh & Investigasi Penyimpangan

Melihat sejarah panjang yang penuh kegagalan dan dugaan pelanggaran serius, LSM-RADAR secara tegas mendesak:

  1. Audit total proyek Jembatan ATJ, sejak awal pelaksanaan.
  2. Evaluasi dan pemutusan kontrak terhadap pihak-pihak yang terbukti gagal menjalankan tugas.
  3. Investigasi dugaan penyimpangan anggaran, termasuk kemungkinan korupsi dan penggelapan.
  4. Transparansi penuh atas rencana lanjutan proyek.

“Pemerintah jangan sekadar mengejar pencitraan politik. Ini soal akuntabilitas. Kalau proyek ini diteruskan tanpa dasar yang kuat, maka Jembatan ATJ akan menjadi monumen skandal dan kuburan uang rakyat terbesar di Kutai Barat,”pungkas Hertin dengan nada geram.

Catatan untuk Pemkab Kutai Barat

LSM-RADAR menegaskan bahwa masyarakat Kutai Barat bukan lagi butuh janji, melainkan bukti nyata. Proyek ATJ bisa menjadi aset berharga jika ditangani serius dan profesional. Tapi jika terus dikelola seperti ini, maka rakyat hanya akan mewarisi beban hutang dan trauma sejarah proyek gagal.

“Ini waktunya transparansi, audit, dan kejujuran. Jangan tunggu sampai KPK turun tangan baru panik,” tutup pernyataan LSM-RADAR.

Catatan redaksi:

Proyek Jembatan ATJ adalah cermin bagaimana anggaran besar tidak menjamin keberhasilan, bila dikelola tanpa akuntabilitas. Kutai Barat butuh pembangunan, tapi bukan pembangunan yang meninggalkan jejak kotor dan mencederai kepercayaan publik.

Penulis: Johansyah.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *