Kutai Barat Reportase Expose.com – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Ridwai, menyampaikan keprihatinan serius terhadap tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari APBD tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp1,5 triliun. Angka tersebut dinilai sangat merugikan daerah dan menjadi indikator rendahnya penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.
“SiLPA ini sangat merugikan daerah kita. Karena itu berarti anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tidak terserap secara optimal. Padahal, kebutuhan warga Kubar sangat banyak dan mendesak,” ungkap Ridwai kepada wartawan di Kantor DPRD Kubar, Senin (30/06/2025).
Ridwai berharap, di bawah kepemimpinan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, angka SiLPA ke depan dapat ditekan secara signifikan melalui optimalisasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami harapkan Bupati bisa bekerja lebih maksimal agar serapan anggaran meningkat. Jika daya serap OPD tinggi, pembangunan bisa dipercepat, dan hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa per pertengahan Juni 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai sekitar 21 persen. Bahkan, menurutnya, serapan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih di bawah 20 persen.
“Ini sangat memprihatinkan. Kalau serapan rendah, SiLPA akan kembali besar. Itu artinya program dan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan,” paparnya.
Ridwai menekankan bahwa DPRD akan meminta Bupati untuk mengevaluasi jabatan di beberapa OPD yang dianggap tidak maksimal dalam menyerap anggaran.
“SDM di Kubar ini sebenarnya tidak kurang. Tapi yang kurang adalah niat dan keseriusan untuk membangun. Kalau tidak ada kemauan memperbaiki diri, ya beginilah jadinya,” tegas Ridwai dengan nada geram.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kubar.
Penulis: Johansyah.
