REPORTASE EXPOSE.COM, NUSANTARA – Rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (reses) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (28/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan sejumlah proyek strategis nasional sekaligus menyerap aspirasi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan pembangunan di IKN.
Turut mendampingi rombongan DPR sejumlah mitra kerja strategis, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan SAR Nasional, dan BMKG. Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran Pemerintah Kota Balikpapan juga hadir dalam agenda tersebut.
Beberapa proyek prioritas yang dikunjungi mencakup pembangunan Jalan Tol Balikpapan–IKN, Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN), Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN, rest area, serta Bandara Internasional Nusantara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang memimpin kunjungan tersebut menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, serta tertib administrasi. Pengawasan ini penting agar dana APBN benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya saat pertemuan di Gedung VIP Bandara IKN.
Aras menambahkan, kunjungan ini juga menjadi ajang untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kalimantan Timur, terkait kebutuhan infrastruktur dan transportasi yang pendanaannya bersumber dari APBN.
“Kami berharap aspirasi dari daerah bisa ditindaklanjuti dalam rapat-rapat komisi di pusat. Anggota DPR dan seluruh mitra kerja harus serius memperhatikan hasil tinjauan lapangan ini, agar kunjungan kerja tidak hanya menjadi rutinitas semata,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Berdasarkan data Kementerian PUPR dan Kementerian PKP, beberapa fasilitas di IKN telah memasuki tahap penyelesaian. Komisi V pun mendorong agar proses serah terima aset segera dilakukan, terutama mengingat saat ini anggaran pembangunan IKN tidak lagi dibahas di Komisi V, karena Otorita IKN telah menjadi mitra Komisi II.
“Yang tersisa hanya proyek-proyek dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Aras juga meminta seluruh mitra kerja untuk menyampaikan paparan lengkap mengenai kegiatan tahun berjalan serta tantangan yang dihadapi, guna mencari solusi yang tepat dan cepat demi kelancaran pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
Penulis: Johansyah
