Reportase Expose.com, Sendawar – Sejumlah wartawan di Kutai Barat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pola komunikasi Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, yang dinilai kurang terbuka dan terkesan selektif dalam menjalin hubungan dengan media. Keluhan serupa juga diarahkan kepada jajaran Satreskrim Polres Kutai Barat, yang disebut sulit dihubungi untuk proses konfirmasi pemberitaan.
Berdasarkan pantauan reportaseexpose.com, sejak AKBP Boney mulai bertugas di Kutai Barat, terlihat perbedaan mencolok dalam pendekatan komunikasi dengan wartawan dibandingkan sejumlah Kapolres sebelumnya.
“Selama Boney bertugas di Kubar, kita wartawan sulit sekali menjalin komunikasi. Banyak persoalan yang ingin kami konfirmasi terkait kejadian di wilayah ini,” ungkap beberapa wartawan, Minggu (7/12/2025).
Beberapa wartawan juga sudah memberikan masukan ketika ada komferensi pers agar wartawan yang diundang bukan organisai wartawan.
“Kita sudah menyampaikan sewaktu silaturahmi dengan Kapolres di lantai II waktu itu agar wartawan yang diundang bukan organisasinya, wartawan di Kubar itu banyak ada dibeberapa organisasi profesi masing-masing bukan hanya satu organisasi dan kami juga sudah memberi masukan ke para kasat-kasat agar semua dirangkul bukan pilih-pilih wartawan, ” tegas wartawan reportaseepose.com.
Keluhan itu tak hanya ditujukan kepada Kapolres, tetapi juga pada Kasat Reskrim Polres Kutai Barat yang disebut kerap tidak memberikan respons.
“Kita sudah sering WhatsApp maupun telepon langsung ke nomor pribadinya, tapi tidak dibalas atau diangkat,” ujar seorang wartawan.
Situasi ini semakin terasa saat Polres Kutai Barat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan beberapa kasus. Berdasarkan pengamatan awak media, undangan konferensi pers tersebut hanya disampaikan kepada beberapa wartawan tertentu, sehingga menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak merata.
Sejumlah wartawan membandingkan gaya kepemimpinan ini dengan Kapolres sebelumnya, seperti AKBP Heri Rusyaman, S.I.K., M.H yang dinilai lebih terbuka dan melayani seluruh media tanpa membedakan asal organisasi maupun platform medianya.
“Leadership antara Kapolres Boney dengan Kapolres sebelumnya sangat berbeda. Sekarang seakan ada jurang pemisah antara kami para wartawan dan Polres Kutai Barat,” tambah seorang jurnalis.
Di sisi lain, ketika wartawan berupaya meminta bantuan melalui Kasi Humas Polres Kutai Barat untuk menjadwalkan konfirmasi dengan Kapolres, mereka tetap menemui hambatan.
“Kami sudah beberapa kali datang ke Kasi Humas menyampaikan ada hal yang ingin dikonfirmasi, tapi tetap saja sulit,” keluh wartawan lain.
Keluhan para wartawan ini muncul di tengah dorongan masyarakat luas agar Polri melakukan transformasi dan reformasi internal. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan keterbukaan seluruh lembaga negara, termasuk Polri, guna memulihkan dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
Semangat reformasi tersebut idealnya diterjemahkan ke seluruh level kepolisian, termasuk di daerah. Kemudahan akses informasi, keterbukaan kepada media, serta respons cepat terhadap permintaan konfirmasi merupakan bagian penting dari upaya membangun Polri yang modern, transparan, dan bertanggung jawab.
Karena itu, para wartawan menilai bahwa Polres Kutai Barat perlu melakukan pembenahan internal agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Wartawan sebagai ujung tombak penyampai informasi publik seharusnya memperoleh akses komunikasi yang mudah dan setara, bukan dihadapkan pada hambatan struktural maupun personal.
Publik kini menunggu apakah Polres Kutai Barat akan menyesuaikan diri dengan semangat transformasi yang tengah didorong pemerintah pusat, sebuah momentum penting untuk memperkuat relasi antara kepolisian dan media demi kepentingan masyarakat luas.
Penulis: Johansyah.
