Nusantara, Reportase Expose.com – Pemerintah memastikan pembangunan rumah susun (rusun) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur negara seperti ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga untuk masyarakat umum. Hal ini ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), , saat meninjau proyek rusun ASN dan TNI-Polri di IKN, Sabtu (17/5/2025).
“TNI, Polri, dan ASN memang penting. Tapi jangan lupakan rakyat Indonesia. Kita akan bangun rusun untuk mereka juga. Rakyat juga berhak tinggal di IKN. Mohon ini dialokasikan agar kita membangun dari bawah,” tegas Maruarar, yang akrab disapa Menteri Ara.
Ia menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah akan melanjutkan pembangunan 20 tower rusun baru, setelah sebelumnya menyelesaikan 27 dari total 47 tower yang direncanakan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mangkrak.
“Saya belajar dari banyak kasus rusun mangkrak di daerah. Di IKN, tidak boleh ada yang terbengkalai. Dengan Pak Basuki sebagai Kepala Otorita IKN, saya yakin pembangunan ini akan sukses. Beliau itu tangannya dingin,” puji Ara.
Tak hanya di IKN, pemerintah juga akan membangun 350.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia tahun ini. Menteri Ara menyebut peluang ini sebagai “cuan besar” bagi para pengembang, tetapi dengan syarat kualitas harus tetap dijaga.
“350.000 unit rumah sudah disetujui Kementerian Keuangan. Bayangkan, satu unit 60 meter persegi, lengkap fasilitas umum. Ini peluang cuan yang belum pernah ada dalam sejarah properti,” ucapnya.“Cuan itu sah, tapi harus berkualitas. Jangan sampai ada rumah retak atau kebanjiran. Kalau bagus, saya puji. Kalau jelek, saya tegur,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, rumah subsidi dialokasikan secara adil berdasarkan profesi dan kebutuhan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, masing-masing kelompok penerima mendapat porsi yang jelas 20.000 unit untuk petani, nelayan, pekerja migran, dan guru; 30.000 unit untuk tenaga kesehatan; serta 3.000 unit untuk wartawan.
“Wartawan juga rakyat. Ini bukan sogokan. Kalau memenuhi syarat berpenghasilan rendah, mereka berhak. Kita bicara keadilan sosial,” tegasnya.
Menteri Ara juga mengajak para pengembang untuk bersiap menghadapi peluang besar di sektor perumahan.
“Kalau mau Indonesia Emas, kita butuh SDM unggul, rumah yang layak, dan pengusaha yang jujur. Saya bantu saudara semua, asal komitmen menjaga kualitas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Rencana ini mendapat dukungan penuh dari Otorita IKN. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyebut kebijakan ini sebagai langkah penting menuju pembangunan IKN yang inklusif.
“Ini inovasi dari Kementerian PKP. Tidak hanya ASN, TNI, dan Polri yang akan memiliki rusun di IKN, tapi juga masyarakat umum. Semua proses perizinan akan dikawal ketat agar pembangunan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran,” tandasnya.
Penulis: Johansyah.
