.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kutai Barat Reportase Expose.com – Calon Bupati Kutai Barat nomor urut 3, Sahadi, merespon isu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD yang diangkat oleh dua pasangan calon lain dalam kampanye Pilkada 2024.
Awalnya, Sahadi mengklarifikasi isu SiLPA dalam debat kandidat 14 Oktober saat menanggapi pernyataan calon wakil bupati nomor urut 2, Jainudin. Jainudin menyebut akan mengatasi SiLPA karena keterbatasan anggaran infrastruktur, namun tidak menjelaskan bagaimana cara menekannya. Malah jawaban Jainudin terlihat tidak jelas, belepotan dan membingungkan.
“Karena kita tahu anggaran untuk infrastruktur kita lumayan besar. Kami akan berusaha mengurangi atau mengatasi SiLPA yang terjadi selama ini, karena oleh sebab itu kami siap berkabolerasi (berkolaborasi) dengan pusat karena pusat kita sekarang mungkin di tahun depan adalah di dapurnya Kutai Barat adalah IKN untuk di hari-hari yang akan datang,” jelas Jainudin dengan belepotan saat merespon pertanyaan Sahadi tentang cara menyusun program sehubungan dengan adanya IKN.
Melihat hal itu, Sahadi langsung memberi kuliah gratis. Sahadi, yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa SiLPA terjadi setiap tahun karena beberapa kegiatan fisik tidak bisa selesai tepat waktu, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah. Selain itu, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat di triwulan IV juga sering menjadi penyebab adanya SiLPA.
“Kemudian yang kedua sering terjadinya keterlambatan transfer di triwulan IV oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin kita belanjanya di akhir tahun langsung menggunakan habis, tentu ada SiLPA,” jelas mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar tersebut.
Sahadi yang berpasangan dengan Alexander Edmond (DIAMON) menambahkan, adalanya SiLPA bukan berarti pemerintah gagal mengelola anggaran, tetapi menunjukan pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, profesional dan efektif.
“Jadi SiLPA ini bukan kegagalan pemerintah, bukan sama sekali kegagalan pemerintah. Saya kira di mana-mana di APBN di APBD Provinsi SiLPA pasti ada,” tambah mantan Asisten Administrasi Umum Pemkab Kubar itu.
Sahadi menyesalkan dua paslon lainnya, FENA dan AHJI, yang menyebarkan informasi keliru soal SiLPA di media sosial. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pengelolaan keuangan daerah meskipun pernah berada di pemerintahan atau legislatif.
“Sangat disayangkan, pasangan FENA dan AHJI ini menyesatkan masyarakat dengan isu yang tidak benar. Harusnya mereka yang pernah bekerja di pemerintah dan DPRD sudah paham mengapa ada SiLPA, tapi malah membuat hoax. Kalau Frederick Edwin kita paham karena beliau tidak punya pengalaman sama sekali di dunia birokrasi apalagi pengelolaan keuangan pemerintah,” ujar Sahadi saat kampanye di kecamatan Nyuatan, Sabtu (19/10/2024).
Menurut Sahadi, SiLPA APBD tidak akan bisa dijumlahkan atau dikembalikan ke pusat. Karena SiLPA tahun sebelumnya langsung dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya.
“SiLPA dari tahun 2016 sampai 2023 sudah nihil, karena sudah dianggarkan kembali dalam APBD perubahan setiap tahun. Jadi, jangan menyesatkan masyarakat dengan informasi yang salah. Kalau ada yang bilang pemerintah menumpuk SiLPA, coba tanya dia belajar dari mana,” tegas Sahadi.
Penulis: Johansyah.
