REPORTASE EXPOSE.COM, NIAS UTARA – Pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Utara kembali memantik badai sorotan publik. Bukan sekadar urusan tembok bata dan genteng dapur, melainkan bau menyengat dugaan kolusi kekuasaan yang kian sulit ditutup-tutupi.
Politisi Partai Gerindra Nias Utara, Edward Lahagu, bahkan dengan lantang menyebut ada kejanggalan fatal dalam pendirian dapur MBG di Kecamatan Lahewa.
“Saya melihat ada dua dapur khusus SPPG di wilayah pasar Lahewa. Mana yang asli? Mana yang palsu? Saya menduga kuat pemilik bangunan dapur tersebut adalah bersaudara, dan ironisnya mereka pejabat di Pemkab Nias Utara. Kalau benar, ini bukan sekadar janggal ini indikasi telanjang praktik kolusi,” tegas Edward, yang juga menjabat Ketua FARPKeN di Kepulauan Nias.
Kecurigaan warga semakin membara ketika alamat resmi dan papan nama dapur justru berbeda. Administrasi mencatat dapur MBG berada di Jalan M. Hatta Nomor 10, Desa Fadoro Sitelu Hili, tetapi plang nama justru menuliskan Jalan Afulu.
“Aneh bin ajaib! Kalau resmi di Jalan M. Hatta, kenapa plangnya malah Afulu? Satu-satunya dapur yang kacau begini. Satunya lagi memang benar di Jalan Afulu,” ungkap Zega, warga yang mendidih dengan kejanggalan tersebut.
Tak berhenti di situ, letak bangunan dapur juga bertabrakan dengan aturan Badan Gizi Nasional (BGN). Seharusnya dapur berada dalam radius maksimal 6 kilometer atau 30 menit pengantaran dari sekolah penerima manfaat, demi menjaga makanan tetap segar, higienis, dan aman bagi anak-anak. Fakta di lapangan justru menunjukkan dapur hanya “nempel” dengan bangunan lain, menyalahi aturan yang jelas hitam di atas putih.
Ketika dimintai klarifikasi, Kepala Deputi Sistem Tata Kelola (Sistakol) BGN Sumut, Tigor Pangaribuan, bungkam seribu bahasa. Pesan WhatsApp tak berbalas, sambungan telepon pun nihil jawaban. Diam bukan emas, diam justru menambah aroma busuk kecurigaan.
Masyarakat kini menuntut agar pemerintah pusat maupun daerah turun tangan langsung. Program nasional yang seharusnya menjadi penyelamat gizi anak sekolah jangan sampai berubah menjadi lumbung kepentingan keluarga pejabat. Jika dibiarkan, skandal ini bukan hanya merusak program MBG, tetapi juga mencabik-cabik kepercayaan rakyat terhadap negara. (*)
