Sendawar, Reportase Expose.com – PT Mook Manor Bulant Lestari (MBL) terus memperlihatkan komitmennya terhadap pemberdayaan tenaga lokal. Wakil Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MBL, Edy Rante, mengungkapkan bahwa hingga saat ini perusahaan telah mempekerjakan 3.500 tenaga kerja lokal. Menariknya, sekitar 70% di antaranya berasal dari daerah asal Kutai Barat, tanpa syarat, sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap perekonomian setempat.
Pernyataan ini disampaikan Edy dalam acara kunjungan tim Gabungan Komisi (GAKOM) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yang terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD Kubar. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kubar, Agustinus, pada Jumat (31/1/2025) pagi di Kampung Mantar, Kecamatan Damai.
Kunjungan tersebut terkait dengan laporan masyarakat mengenai kondisi workshop dan stockpile yang terletak di pinggir jalan umum. Warga mengeluhkan bahwa tumpukan tanah di area tersebut menyebabkan jalan licin saat hujan dan berdebu saat musim panas, membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi laporan tersebut, Edy Rante menjelaskan bahwa workshop tersebut masih dalam tahap konstruksi dan diperkirakan selesai pada 2025.
“Kami sudah memulai pembangunan workshop di KM 9. Kami juga telah memiliki lahan seluas 29 hektar di lokasi baru yang sedang dalam tahap konstruksi,” jelas Edy.
Edy menambahkan, meski jalan operasional perusahaan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam segala cuaca, PT MBL telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memastikan hampir seluruh rute hauling kini sudah lebih baik dan dapat dilalui sepanjang tahun.
Baca juga berita terkait :
Soal keluhan debu dan tanah licin di sekitar stockpile, Edy menjelaskan bahwa ini hanya bersifat sementara.
“Stockpile ini hanya sementara karena jalan kami belum all-weather. Kami hanya menurunkan batu bara di sini pada saat hujan, dan akan dipindahkan begitu cuaca memungkinkan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya terus menjaga kebersihan jalan umum yang dilalui, dengan rutin membersihkan dan menutup akses tertentu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
“Kami menjaga kebersihan jalan PU dan mengaktifkan pos keamanan di beberapa titik, termasuk di Kampung Besiq dan KM 26,” tambah Edy.
Namun, keluhan soal jalan licin dan berdebu ini memunculkan kontradiksi. Masyarakat hanya mengalami masalah tersebut di sekitar wilayah kerja PT MBL, sementara truk angkutan perusahaan kelapa sawit dan angkutan batu bara illegal (Koridor) yang beroperasi jauh lebih lama, tak menimbulkan keluhan serupa.
Ironisnya, meskipun PT MBL adalah perusahaan yang sah dan memiliki izin lengkap dari pemerintah pusat bahkan membayar pajak hingga ratusan milyar untuk negara, justru mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi terkait. Sementara itu, aktivitas tambang ilegal (Koridor), yang tak memiliki izin dan tidak memenuhi standar, luput dari pengawasan dan terus beroperasi tanpa hambatan hukum.
Masyarakat kini menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait tambang illegal atau koridor yang semakin marak di wilayah Kutai Barat. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang seharusnya mendapat perhatian lebih, menjadi harapan agar masalah ini tak terus berlarut-larut.
Penulis: Johansyah
