Kepala Kampung Bentas Desak Mediasi, Soroti Penahanan Warga, Dugaan Pelanggaran Adat hingga Transparansi Plasma PT ARI

Sedawar Reportase Expose.com – Kepala Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Abet Nego, berharap Kapolsek Siluq Ngurai segera menindaklanjuti surat permohonan mediasi yang telah disampaikan pemerintah kampung.

Mediasi tersebut dinilai penting untuk mempertemukan Pemerintah Kampung Bentas, manajemen PT Anekareksa Internasional (ARI), dan Koperasi Bentas Palma guna membahas sekaligus mencari kejelasan atas sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Bacaan Lainnya

Abet Nego menegaskan, pihaknya menginginkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak terkait, terutama menyangkut persoalan hukum yang melibatkan warga, dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, serta kejelasan pelaksanaan program plasma.

“Harapan saya, Kapolsek segera menindaklanjuti surat permohonan kami dengan memfasilitasi mediasi antara pemerintah kampung, pihak PT ARI, dan koperasi. Tujuan kami adalah meminta kejelasan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi selama ini,” ungkap Abet Nego kepada Reportaseexpose.com, Jumat (20/11/2026) di Barong Tongkok.

Menurutnya, salah satu persoalan yang mendesak untuk mendapatkan perhatian adalah penahanan dua warga Kampung Bentas, Anggui dan Tresia Wita, di Polres Kutai Barat yang disebut telah berlangsung hampir satu bulan.

Pemerintah kampung, kata dia, berharap mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan dan dasar penanganan perkara kedua warganya tersebut. Ia juga berharap penyelesaian melalui pendekatan restorative justice (RJ) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum.

“Kami berharap ada kejelasan mengenai proses hukum terhadap kedua warga kami. Kalau memang memungkinkan diselesaikan melalui restorative justice, itu menjadi harapan kami. Namun, apabila harus melalui proses hukum, kami juga ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses dan dasar penanganannya,” ujarnya.

Selain persoalan penahanan warga, Abet Nego turut meminta klarifikasi atas video viral yang memperlihatkan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga yang dituduh mencuri brondolan sawit. Dalam peristiwa tersebut, warga yang bersangkutan diduga mengalami tindakan penelanjangan oleh oknum anggota TNI bersama petugas keamanan (security).

Ia mengungkapkan, keluarga warga tersebut telah mendatangi pemerintah kampung untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas kejadian yang dialami keluarganya.

“Keluarga sudah datang kepada kami selaku pemerintah kampung untuk meminta pertanggungjawaban. Karena itu, kami berharap pihak TNI segera memberikan klarifikasi dan menjelaskan sejauh mana proses penanganan kejadian tersebut,” katanya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah kampung adalah dugaan perusakan benda adat berupa guci atau antang (antakng), yang memiliki nilai penting dalam tradisi dan ritual adat masyarakat Dayak.

Abet Nego menyayangkan belum adanya penjelasan yang memadai dari pihak terkait mengenai dugaan peristiwa tersebut.

“Persoalan pemecahan guci adat juga harus mendapat perhatian. Sampai hari ini, kami belum mendapatkan respons dan penjelasan yang jelas dari pihak terkait. Benda adat tersebut memiliki nilai dan makna bagi masyarakat, sehingga persoalan ini tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.

Pertanyakan Kejelasan dan Legalitas Plasma

Di sisi lain, Abet Nego juga menyoroti pemasangan plang yang menyebut suatu areal sebagai lahan plasma. Menurutnya, pemerintah kampung dan masyarakat belum memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar penetapan areal tersebut maupun mekanisme kerja sama kemitraan antara PT ARI dan Koperasi Bentas Palma.

“Sampai hari ini, kami tidak tahu bahwa masyarakat Kampung Bentas sudah memiliki plasma. Tiba-tiba muncul pemasangan plang yang menyatakan areal tersebut sebagai plasma. Pertanyaan kami, siapa yang bertanggung jawab dan dinas mana yang memiliki kewenangan memastikan bahwa areal tersebut benar-benar merupakan lahan plasma untuk petani?” ungkapnya.

Ia meminta pihak perusahaan dan koperasi membuka informasi secara transparan mengenai status lahan plasma, identitas petani penerima manfaat, dasar hukum kerja sama, serta mekanisme pelaksanaannya.

“Kami meminta pihak koperasi, PT ARI, dan pemerintah kampung duduk bersama. Harus ada keterbukaan mengenai status plasma, siapa petaninya, bagaimana kerja samanya, serta siapa yang bertanggung jawab atas penetapan areal tersebut. Selama lebih dari 14 tahun, persoalan plasma ini belum mendapatkan kejelasan yang kami harapkan,” tambahnya.

Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Abet Nego juga mempertanyakan mekanisme penanganan warga yang berhadapan dengan hukum. Ia mengaku selama ini pemerintah kampung tidak pernah menerima pemberitahuan resmi secara tertulis ketika ada warganya yang ditangkap.

Menurutnya, koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah kampung diperlukan agar pemerintah setempat mengetahui persoalan hukum yang melibatkan masyarakatnya.

“Setiap ada warga kami yang ditangkap, pemerintah kampung tidak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi secara tertulis. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kami berharap ke depan ada koordinasi dan keterbukaan sehingga pemerintah kampung juga mengetahui persoalan hukum yang melibatkan warganya,” jelasnya.

Ia pun berharap Kapolres Kutai Barat dapat memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, bijaksana, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap Bapak Kapolres lebih bijak dalam melihat persoalan masyarakat. Kalau berbicara aturan, maka semua harus diproses sesuai aturan dan prosedur, baik oleh penyidik Polsek maupun Polres. Kami siap mendukung proses hukum apabila memang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika ada hal yang belum jelas, kami meminta agar dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan adanya dugaan perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pencurian buah sawit. Menurut informasi yang diterima dan pengamatan pihaknya, terdapat warga yang disebut tertangkap tangan membawa buah sawit, tetapi diduga tidak mendapatkan penanganan hukum yang sama dengan warga lainnya.

“Pertanyaan kami, mengapa ada yang disebut tertangkap tangan membawa buah sawit tetapi bisa bebas, sementara warga yang melakukan panen justru ditangkap? Apakah pihak yang tertangkap tangan membawa buah sawit itu tidak termasuk pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban? Kalau memang berdasarkan aturan, kami meminta semuanya diproses secara adil. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perlakuan berbeda atau tebang pilih,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat Kampung Bentas membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, serta penyelesaian atas berbagai persoalan yang selama ini belum mendapatkan kejelasan.

“Kasihan masyarakat. Mereka juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari sesuap nasi. Karena itu, kami berharap semua pihak bisa melihat persoalan ini secara bijaksana, mengedepankan dialog, serta memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak-hak masyarakat,” pungkas Abet Nego.

Surat Permohonan Mediasi Telah Disampaikan

Sebelumnya, Pemerintah Kampung Bentas secara resmi mengajukan permohonan mediasi kepada Kapolsek Siluq Ngurai melalui surat Nomor: 140/208/P-BTS/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 yang ditandatangani Kepala Kampung Bentas, Abet Nego.

Dalam surat tersebut, pemerintah kampung meminta kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan manajemen PT ARI, Koperasi Bentas Palma, pemerintah kampung, serta warga dan keluarga yang berkaitan dengan persoalan yang dilaporkan.

Terdapat empat persoalan utama yang menjadi dasar permohonan mediasi tersebut, yakni video viral dugaan penganiayaan dan tindakan penelanjangan terhadap seorang warga yang dituduh mencuri brondolan sawit, dugaan perusakan benda adat berupa guci atau antang oleh oknum petugas keamanan PT ARI, penahanan dua warga Kampung Bentas, Anggui dan Tresia Wita, di Polres Kutai Barat; serta pemasangan plang plasma yang dinilai membutuhkan penjelasan dan keterbukaan informasi.

Khusus mengenai plasma, pemerintah kampung mempertanyakan dasar hukum, proses penetapan, dan kepastian status areal yang dipasangi plang sebagai lahan plasma. Pasalnya, pemerintah kampung mengaku belum menerima pemberitahuan maupun penjelasan resmi dari pihak perusahaan dan koperasi terkait program kemitraan tersebut.

Melalui surat itu, Pemerintah Kampung Bentas berharap Kapolsek Siluq Ngurai dapat mengambil peran sebagai fasilitator agar seluruh pihak duduk bersama, menyampaikan penjelasan masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima tanpa memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan instansi terkait, di antaranya Kapolri, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Kapolda Kalimantan Timur, Kejati Kalimantan Timur, Kapolres Kutai Barat, Kodim Kutai Barat, Camat Siluq Ngurai, serta manajemen PT ARI dan Koperasi Bentas Palma.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen PT ARI, Koperasi Bentas Palma, maupun Polsek Siluq Ngurai terkait berbagai persoalan yang disampaikan dan permohonan mediasi tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.

Penulis: Johansyah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *