Reportase Expose.com Samarinda – Beredar di media sosial. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Surat tersebut menjadi bentuk peringatan serius atas kondisi demokrasi dan etika publik di daerah yang kini menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam suratnya, aliansi menilai Kalimantan Timur tengah berada dalam bayang-bayang praktik kekuasaan yang mengarah pada neofeodalisme. Mereka menyoroti dugaan kuat adanya pemusatan kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu yang berpotensi melanggengkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) secara sistematis.
Aliansi tersebut menyampaikan sejumlah poin krusial yang menjadi keresahan publik.
Pertama, mereka mendesak pertanggungjawaban moral dan politik dari para ketua umum partai politik yang telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Menurut mereka, keputusan tersebut dinilai mengabaikan aspek rekam jejak dan etika kepemimpinan, sekaligus memperkuat dugaan menguatnya dinasti politik di Kalimantan Timur. Partai politik, tegas mereka, seharusnya berfungsi sebagai penyaring moral, bukan alat legitimasi kekuasaan kelompok tertentu.
Kedua, aliansi mengkritik keras gaya kepemimpinan sejumlah pejabat publik yang dinilai feodal dan tidak mencerminkan nilai budaya bangsa. Mereka menyoroti perilaku elitis, kecenderungan pamer kemewahan, hingga penggunaan simbol-simbol yang dianggap tidak mencerminkan jati diri pemimpin Indonesia. Sikap tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat serta menjauhkan pemimpin dari nilai-nilai kesederhanaan dan kearifan lokal.
Ketiga, sorotan juga diarahkan pada penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pembentukan Tim Ahli Gubernur yang disebut menelan biaya lebih dari Rp10 miliar. Aliansi mempertanyakan urgensi serta transparansi penggunaan anggaran tersebut, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang masih tinggi pada sektor infrastruktur dan pendidikan.
Keempat, mereka menilai telah terjadi kemunduran dalam sistem meritokrasi di daerah. Dominasi satu keluarga dalam berbagai posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif, dianggap berpotensi mematikan peluang generasi terbaik daerah serta melemahkan fungsi pengawasan pemerintahan.
Melalui surat tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga menyampaikan sejumlah permohonan langsung kepada Presiden. Mereka meminta adanya evaluasi khusus terhadap tata kelola pemerintahan daerah, teguran terhadap pejabat yang menunjukkan gaya hidup berlebihan, serta audit menyeluruh terhadap anggaran Tim Ahli oleh lembaga terkait seperti BPK dan KPK.
Aliansi menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia dengan hadirnya IKN. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dinilai dapat merusak wajah demokrasi di daerah tersebut.
“Kami tidak ingin Kaltim menjadi milik segelintir orang. Kami ingin Kaltim tetap menjadi milik rakyat,” demikian penegasan yang tertuang dalam surat terbuka tersebut.
Situasi ini diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Penulis: Johansyah.
