Reportase Expose.com, Sendawar – Kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah penurunan harga komoditas sawit kembali menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah yang menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan dan usaha rakyat. Kondisi tersebut dinilai memberikan tekanan ganda terhadap daya beli warga, terutama ketika peluang kerja belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
Selain persoalan ekonomi, masyarakat juga mulai menyoroti isu hak atas tanah adat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah kelompok masyarakat mengaku khawatir terhadap semakin berkurangnya ruang hidup dan akses atas wilayah yang selama ini mereka yakini sebagai tanah leluhur. Mereka berharap proses pembangunan dan investasi tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat melalui mekanisme hukum yang adil dan dialog yang terbuka.
Dalam situasi ekonomi yang dinilai semakin berat, warga berharap pemerintah dapat hadir melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat lapangan pekerjaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat, Noratim, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pemimpin dan jalannya pemerintahan tetap penting demi menjaga stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan.
“Siapa pun pemimpinnya tetap harus kita dukung demi menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Namun dukungan masyarakat juga perlu diimbangi dengan perhatian nyata terhadap kondisi ekonomi warga, kesempatan kerja, dan perlindungan hak masyarakat adat,” ujarnya Senin (25/5/2026).
Menurutnya, pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta adanya kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat di daerah.
Sejumlah pihak turut mendorong agar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membangun ruang dialog yang sehat guna mencari solusi bersama terhadap tantangan ekonomi maupun persoalan sosial yang berkembang saat ini.
“Kami melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini perlu menjadi perhatian serius. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara harga komoditas yang menjadi tumpuan warga mengalami penurunan, tentu daya beli masyarakat ikut terdampak. Pemerintah perlu menghadirkan langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” katanya.
Selain itu menurut Noratim, persoalan hak tanah adat juga harus diselesaikan dengan pendekatan yang adil, transparan, dan mengedepankan dialog. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi hak-hak masyarakat harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.
“Siapa pun pemimpinnya, partai Demokrat tetap mendukung jalannya pemerintahan demi kepentingan daerah. Namun dukungan itu juga harus dibarengi dengan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Johansyah
