Sendawar Reportase Expose.com – Pemerintah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), secara resmi menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terkait belum adanya tindak lanjut atas laporan dan penyerahan dokumen pendukung penyidikan persoalan legalitas izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Anekaraksa Internasional (PT ARI), bagian dari Gunta Samba Group.
Laporan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 5 November 2026 yang ditandatangani Kepala Kampung Bentas, Abet Nego. Dalam surat itu, Pemerintah Kampung Bentas meminta Kejati Kaltim memberikan perhatian sekaligus menegaskan agar proses penanganan laporan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diambil setelah Pemerintah Kampung Bentas mengaku belum memperoleh kejelasan perkembangan penanganan laporan, meskipun dokumen pendukung telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat sekitar satu bulan sebelumnya.
Penyerahan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut surat Kejaksaan Agung melalui Jaksa Muda Pratama tertanggal 1 Oktober 2026, Nomor B-4416/0.4.5/F0.2/10/2026, perihal perkembangan tindak lanjut pengaduan atau permohonan tindakan lanjutan terkait persoalan legalitas izin HGU PT ARI.
Berdasarkan surat pengaduan tersebut, pada 4 November 2026, unsur Pemerintah Kampung Bentas yang terdiri dari Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta Kepala Adat Kampung Bentas mendatangi Kejari Kutai Barat untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Namun, pihak Pemerintah Kampung Bentas menyebut belum mendapatkan kepastian mengenai langkah penanganan lebih lanjut.
Dalam suratnya, Pemerintah Kampung Bentas mengungkapkan terdapat tiga alasan yang disampaikan pihak Kejari Kutai Barat. Pertama, masih banyak pekerjaan rumah atau perkara hukum di Kutai Barat yang belum diselesaikan. Kedua, Kejaksaan hanya dapat menangani aspek pidana, sedangkan persoalan perdata diarahkan untuk ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat. Ketiga, pihak Kejari masih menunggu kedatangan Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke Kutai Barat untuk melakukan koordinasi terkait langkah penanganan laporan tersebut.
Atas kondisi itu, Pemerintah Kampung Bentas menilai diperlukan perhatian dan kejelasan dari institusi kejaksaan di tingkat provinsi agar laporan yang telah disampaikan tidak berlarut-larut tanpa kepastian tindak lanjut.
Kepala Kampung Bentas, Abet Nego, dalam keterangannya melalui surat pengaduan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berharap Kejati Kaltim dapat memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikan, terutama menyangkut kepastian proses hukum atas persoalan legalitas HGU PT ARI.
“Kami dari Pemerintah Kampung Bentas, bersama BPK dan Kepala Adat, sudah berupaya mengikuti prosedur dengan menyampaikan laporan serta menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan. Namun, setelah kurang lebih satu bulan, kami belum mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut penanganan laporan tersebut.” tegas Abet kepada reportase expose.com, Senin (09/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendatangi Kejari Kutai Barat pada 4 November 2026 untuk mempertanyakan perkembangan laporan. Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah alasan yang disampaikan pihak kejaksaan, mulai dari masih banyaknya perkara yang harus diselesaikan, pembagian penanganan perkara pidana dan perdata, hingga menunggu koordinasi dengan Tim PKH.
“Kami memahami bahwa setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, kami berharap laporan yang telah disampaikan masyarakat dan Pemerintah Kampung Bentas tetap mendapatkan perhatian serta kejelasan proses penanganannya. Jangan sampai laporan ini terkesan terabaikan tanpa kepastian,” tegas Abet Nego.
Lebih lanjut, Pemerintah Kampung Bentas meminta Kejati Kaltim menegaskan kembali kepada jajaran Kejari Kutai Barat agar penanganan laporan tersebut berjalan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
“Kami tidak meminta adanya perlakuan khusus. Kami hanya mengharapkan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, kami menyampaikan laporan ini kepada Kejati Kaltim agar persoalan yang kami laporkan memperoleh kejelasan,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kejari Kutai Barat mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejari Kutai Barat maupun pihak PT Anekaraksa Internasional terkait persoalan ini.
Penulis: Johansyah.
