Kutai Barat, Reportase Expose.com – Masyarakat Kutai Barat kini menantikan tindakan nyata dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah proyek infrastruktur yang terbengkalai dan telah menghabiskan anggaran miliaran hingga triliunan rupiah. Proyek-proyek yang dimulai sejak tahun 2012, proyek tahun jamak (multiyears) tersebut, kini terbengkalai dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.
Beberapa proyek yang terbangkalai sejak tahun 2015 silam, yang semula direncanakan untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan Masyarakat Kubar ternyata sia-sia alias tidak begitu dibutuhkan pada saat itu. Salah satunya adalah proyek Jalan Bung Karno, yang direncanakan untuk membelah Bukit Mencelew dan menghubungkan Kecamatan Tering dengan Barong Tongkok, pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
Proyek ini dimulai pada 2012 dengan anggaran sebesar Rp 582 miliar, namun hingga tahun 2022 belum juga selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada saat perencanaan proyek ini, masih banyak kampung-kampung di Kutai Barat yang terisolasi dan tidak memiliki jalan yang memadai. Namun, uang rakyat telah digunakan untuk proyek yang tidak terlalu mendesak, yang berakhir mangkrak tanpa memberikan manfaat signifikan.
Selain itu, terdapat beberapa proyek lain yang juga memunculkan tanda tanya, seperti pembangunan Pelabuhan Royoq di Hulu Mahakam yang dimulai pada 2009 dan dilanjutkan pada 2012 dengan anggaran Rp 58,5 miliar, namun hingga kini belum selesai. Begitu pula dengan proyek Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang dimulai pada 2012 dan menghabiskan dana lebih dari Rp 300 miliar, namun tak kunjung tuntas. Kemudian proyek Gedung Kristen Center yang sudah menghabiskan anggaran Rp 50,7 miliar sejak 2012 juga terbengkalai dan tak dimanfaatkan.
Proyek-proyek tersebut dimulai pada masa kepemimpinan Bupati Ismail Thomas, yang merupakan bagian dari PDI-P, kini dipandang sebagai pemborosan uang rakyat. Banyak kalangan menilai bahwa proyek-proyek tersebut tidak cukup mendesak dan lebih berfokus pada penghabisan anggaran daripada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Padahal masih banyak daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk menghubungkan kampung-kampung yang terisolasi.
Ketua DPP LSM Gerakan Pandawa Bertuah (Radar) Kutai Barat, Hertin Armansyah, yang sebelumnya juga aktif mengkritisi program pemerintah melalui DPD LSM Fakta Kutai Barat, mengungkapkan kekecewaannya.
“Banyak persoalan yang membuat kami, masyarakat, kecewa, mulai dari mangkraknya proyek ini hingga hilangnya dokumen awal proyek multiyears tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah saat itu memang tidak kompeten dalam mempertanggungjawabkan uang rakyat. Dengan hilangnya dokumen tersebut, tentu saja akan mempersulit proses lanjutan proyek ini,” tegas Hertin kepada media ini. Senin (3/12/2024).
Hertin menegaskan bahwa hilangnya dokumen proyek menambah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara, serta semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pembangunan.
KPK sendiri telah memberikan perhatian pada masalah ini dalam beberapa kesempatan, namun hingga kini aksi nyata dari Lembaga anti rasuah tersebut masih dinanti. Masyarakat Kutai Barat berharap agar KPK segera mengambil langkah tegas untuk memastikan proyek-proyek yang sudah menelan dana besar ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menambah beban keuangan negara.
“Ke depan , dengan kepemimpinan baru dilembaga KPK, kami berharap agar KPK tidak hanya berhenti pada penyelidikan, tetapi juga mendorong aksi konkret untuk menuntaskan proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan negara. Harapan besar kini tersemat pada lembaga antikorupsi ini, agar bisa memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat dan pemerataan pembangunan tanpa dibayangi potensi kerugian yang semakin besar, “ tutup Hertin
Penulis: Johansyah
