Sendawar Reportaseexpose.com – Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, progres realisasi proyek fisik di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih berjalan lamban. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubar, Leonard, mengungkapkan bahwa baru 14 paket proyek fisik yang berkontrak dari ratusan paket yang direncanakan melalui APBD Murni Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Beberapa paket sudah berjalan di lapangan. Sampai tanggal 10 Juni 2025, total baru 14 paket proyek fisik yang sudah berkontrak,” ujar Leonard, Rabu (11/6/2025).
Saat ditanya mengenai penyebab keterlambatan proses kontraktual dan pelaksanaan proyek fisik, Leonard memilih tak memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Kendala keterlambatan proyek fisik sulit dijelaskan melalui WA, pak. Dan saya cenderung off the record,” tulisnya singkat.
Rincian Proyek yang Sudah Berkontrak:
Bidang Cipta Karya (CK):
- Perluasan Jaringan Distribusi Air, Kampung Asa – Rp2 miliar
- Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejari Kubar – Rp4,56 miliar
Bidang Bina Marga (BM):
- Rekonstruksi Jalan Muara Bunyut – Beloan – Rp1,8 miliar
- Rekonstruksi Jalan Sp KM 88 – Lemper – Deraya – Tanjung Soke – Rp5,4 miliar
- Rekonstruksi Jalan Poros Asa – Juaq Asa – Rp6,5 miliar
- Pembangunan Jalan Komplek Asrama Polres Kubar – Rp839 juta
- Survei Jalan/Jembatan – Rp877 juta
- Rekonstruksi Jalan Sp Muara Tokong – Lumpat Dahuq – Rp3,21 miliar
- Rekonstruksi Jalan Lotaq – Muara Begai – Rp2,37 miliar
- Rekonstruksi Jalan Sp Poros Perigiq – Tanjung Jone – Rp16,1 miliar
Bidang Sumber Daya Air (SDA):
Empat paket pengadaan langsung (PL) berupa pemeliharaan jaringan irigasi:
- Jambuk Makmur – Rp106 juta
- Sakaq Tada – Rp90 juta
- Geleo Baru – Rp59 juta
- Dempar – Rp115 juta
Minim Realisasi, Publik Butuh Jawaban
Minimnya realisasi proyek fisik ini mengundang pertanyaan besar, terutama mengingat anggaran telah dialokasikan dan waktu sudah memasuki pertengahan tahun. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas PUPR mengenai hambatan utama dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.
Jika tidak segera dikejar, keterlambatan ini berpotensi menumpuk di kuartal akhir tahun dan memicu penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Hal ini tentunya berdampak langsung pada pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kutai Barat.
Penulis: Johansyah
