SAMARINDA, REPORTASE EXPOSE.COM – Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya kembali menguat. Panitia Persiapan Pembentukan DOB Benua Raya mendorong percepatan proses pemekaran wilayah melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Senin (31/8/2026).
Pemekaran wilayah yang mencakup tujuh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan keterisolasian.
Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan DOB Benua Raya, Syang Hay, mengatakan perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tersebut berangkat dari kondisi pembangunan yang dinilai belum merata, khususnya di sejumlah kecamatan yang letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
“Usulan DOB Benua Raya yang kami cetuskan ini berangkat dari kondisi pembangunan di wilayah kami yang masih kurang memadai. Ada beberapa daerah yang sampai hari ini masih sulit dijangkau dan membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih serius,” ujar Syang Hay usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kaltim.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Bongan yang masih memiliki sejumlah kampung dengan akses terbatas. Bahkan, menurutnya, terdapat dua kampung yang pernah masuk kategori desa sangat tertinggal berdasarkan hasil peninjauan pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut, kata Syang Hay, menjadi gambaran bahwa ketimpangan pembangunan masih terjadi dan membutuhkan solusi melalui kebijakan strategis pemerintah.
“Kutai Barat sudah melalui beberapa periode kepemimpinan bupati, tetapi pembangunan di sejumlah wilayah masih sangat minim. Karena itu, kami melihat pemekaran menjadi salah satu solusi agar perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terpencil bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Wilayah yang diusulkan menjadi DOB Benua Raya meliputi tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Muara Lawa, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Muara Pahu, Penyinggahan, Jempang dan Bongan.
Ketujuh kecamatan tersebut memiliki luas wilayah sekitar 7.700 kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 53 ribu jiwa yang tersebar di 79 kampung.
Menurut Syang Hay, secara administratif usulan pembentukan DOB Benua Raya telah memenuhi salah satu persyaratan dasar karena mencakup tujuh kecamatan.
Jumlah tersebut melebihi ketentuan minimal pembentukan kabupaten baru yang mensyaratkan sedikitnya lima kecamatan.
“Secara administrasi dari jumlah kecamatan sudah mencukupi. Ketentuannya minimal lima kecamatan, sementara wilayah Benua Raya yang kami usulkan terdiri dari tujuh kecamatan,” jelasnya.
Selain persoalan pemerataan pembangunan, letak geografis wilayah Benua Raya juga dinilai memiliki posisi strategis karena berada di kawasan yang beririsan dengan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut menjadi salah satu alasan Panitia Persiapan DOB Benua Raya optimistis perjuangan pemekaran dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Wilayah Benua Raya juga memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan penyangga IKN. Dengan potensi wilayah yang ada, kami optimistis aspirasi pembentukan DOB ini dapat diakomodasi dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi,” katanya.
Syang Hay menjelaskan, proses pengusulan pembentukan DOB Benua Raya sebenarnya telah berjalan di tingkat Kabupaten Kutai Barat. Panitia disebut telah memperoleh rekomendasi dari Bupati Kutai Barat pada 2024, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi DPRD Kutai Barat pada Mei 2026.
Namun, masih terdapat tahapan penting yang harus diselesaikan, yakni persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui rapat paripurna.
“Kalau melihat proses yang sudah berjalan, kami menilai sekitar 85 persen tahapan sudah diakomodasi. Sekarang tinggal menunggu proses paripurna sebagai salah satu tahapan penting untuk melanjutkan perjuangan ini,” ujarnya.
Untuk memperkuat proses pengusulan di tingkat provinsi, Panitia Persiapan Pembentukan DOB Benua Raya kemudian menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kalimantan Timur.
Menurut Syang Hay, pertemuan tersebut memberikan sinyal positif terhadap perjuangan masyarakat dalam mendorong terbentuknya Kabupaten Benua Raya.
“Dalam pertemuan tadi, kami melihat adanya dukungan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap aspirasi pemekaran ini. Tentunya dukungan tersebut menjadi semangat bagi kami untuk terus melengkapi seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Persiapan Pembentukan DOB Benua Raya, Arli, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui berbagai tahapan dan proses administratif.
Menurutnya, luasnya wilayah serta jarak sejumlah kecamatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu tantangan utama masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintahan secara optimal.
“Kami ingin menegaskan bahwa perjuangan DOB Benua Raya ini bukan semata-mata untuk membentuk daerah baru, tetapi bagaimana menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Wilayah kami cukup luas dan masih ada daerah yang aksesnya sangat terbatas, sehingga masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih cepat dan pembangunan yang lebih merata,” ujar Arli.
Ia mengatakan, pembentukan DOB Benua Raya diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan rentang kendali pemerintahan dan ketimpangan pembangunan di wilayah tujuh kecamatan yang diusulkan.
Dengan terbentuknya daerah otonomi baru, pemerintah nantinya diharapkan memiliki fokus yang lebih besar dalam membangun infrastruktur dasar, membuka akses transportasi, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, masyarakat di wilayah Benua Raya bisa merasakan kehadiran pemerintah secara lebih dekat. Selama ini ada wilayah yang membutuhkan waktu dan perjuangan besar hanya untuk mendapatkan akses pelayanan. Jika DOB ini terwujud, kami berharap pembangunan bisa lebih terarah dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” katanya.
Arli juga mengapresiasi dukungan yang diberikan DPRD Kalimantan Timur dalam rapat dengar pendapat tersebut. Menurutnya, dukungan dari lembaga legislatif menjadi energi baru bagi panitia dan masyarakat untuk terus mengawal proses pembentukan DOB Benua Raya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPRD Kaltim. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melengkapi seluruh tahapan yang diperlukan. Kami berharap pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dapat melihat perjuangan ini sebagai kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” tegas Arli.
Ia menambahkan, panitia bersama tokoh masyarakat dan berbagai elemen di tujuh kecamatan akan terus menjaga kekompakan dalam mengawal aspirasi pembentukan DOB Benua Raya.
“Perjuangan ini adalah perjuangan bersama masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh elemen tetap solid dan bersatu mengawal prosesnya. Kami optimistis, dengan dukungan semua pihak dan perjuangan yang dilakukan sesuai prosedur, aspirasi DOB Benua Raya dapat terus berjalan menuju tahap berikutnya,” pungkasnya.
Ke depan, Panitia Persiapan Pembentukan DOB Benua Raya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim untuk mengawal seluruh proses administrasi serta tahapan pembentukan daerah otonomi baru.
Panitia berharap perjuangan pemekaran tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya membentuk pemerintahan baru, melainkan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal dan sulit dijangkau.
Penulis: Johansyah.
