Desak APH dan BPK Turun Tangan! Proyek PT Trimurti Perkasa Rp196 M Diduga Kangkangi Spek Teknis. Jalan Mulus Disiram Hotmix Baru, Titik Rusak Parah Cuma ditambal Sulam

Gambar Ilustrasi: Soroti Kualitas Proyek Rp196 Miliar: Kondisi pengerjaan jalan nasional ruas Simpang Blusuh - Mentiwan di Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan PT Trimurti Perkasa. Proyek di bawah pengawasan BBPJN Kaltim ini memicu protes warga karena melapisi hotmix baru pada jalan yang masih mulus, sementara segmen berlubang parah hanya mendapatkan penanganan tambal sulam.
Gambar Ilustrasi: Soroti Kualitas Proyek Rp196 Miliar: Kondisi pengerjaan jalan nasional ruas Simpang Blusuh - Mentiwan di Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan PT Trimurti Perkasa. Proyek di bawah pengawasan BBPJN Kaltim ini memicu protes warga karena melapisi hotmix baru pada jalan yang masih mulus, sementara segmen berlubang parah hanya mendapatkan penanganan tambal sulam.

ReportaseExpose.com | Sendawar – Penggunaan anggaran negara ratusan miliar rupiah untuk perbaikan jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memicu gelombang kritik pedas. Alih-alih memprioritaskan titik-titik kerusakan parah yang membahayakan nyawa pengendara, proyek bernilai fantastis ini justru dituding salah sasaran dan syarat kecurigaan terkait kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan.

Hasil pantauan dilapangan menunjukkan kejanggalan, pengerjaan pengaspalan ulang (hotmix) justru gencar digelontorkan pada ruas jalan yang kondisinya masih sangat layak dan mulus. Sebaliknya, segmen jalan yang hancur, berlubang dalam, dan kerap memicu kecelakaan hanya diberi penanganan ala kadarnya berupa tambal sulam seadanya.

Bacaan Lainnya

Praktik lapangan ini langsung memantik amarah warga. Masyarakat mempertanyakan transparansi dan audit mutu pekerjaan dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.

“Kami masyarakat yang setiap hari melintas di jalur ini merasa aneh dengan cara kerja kontraktor. Banyak titik jalan berlubang dan hancur parah justru cuma ditambal sulam seadanya. Sementara itu, jalan yang masih mulus dan bagus malah ditimpa hotmix baru. Ini kan jelas janggal dan salah sasaran,” keluh salah seorang pengguna jalan. Kamis (6/8/2026).

Komitmen Rp196 Miliar APBN yang Dipertanyakan

Penanganan ruas jalan strategis Simpang Blusuh (Kecamatan Siluq Ngurai) – Simpang Damai (Kecamatan Damai) – Barong Tongkok – Mentiwan (Kecamatan Melak) ini sejatinya dikendalikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menggunakan alokasi APBN fantastis sebesar Rp196 miliar dengan masa pelaksanaan: Desember 2025 hingga Desember 2027. Dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) 2025-2027 di bawah Satker PJN 1 Kaltim (PPK 1.8), proyek yang dikerjakan oleh PT Trimurti Perkasa ini seharusnya berfokus penuh pada ketahanan struktur jalan dari ancaman kendaraan bermuatan lebih (Over Dimension Over Loading / ODOL).

Secara teknis, proyek bernilai strategis ini tidak hanya berfokus pada perbaikan parsial, melainkan mencakup paket penanganan infrastruktur secara menyeluruh. Skema pekerjaan yang disiapkan meliputi:

  • Rekonstruksi dan Rehabilitasi: Penanganan struktur jalan secara komprehensif, baik skala mayor maupun minor, untuk memperkuat daya dukung badan jalan.
  • Pemeliharaan Rutin Jalan: Perawatan konsisten pada badan dan bahu jalan guna mengantisipasi kerusakan dini.
  • Perawatan Fasilitas Jembatan: Pemeliharaan berkala dan rutin pada struktur jembatan di sepanjang ruas terkait agar tetap aman dilintasi.

Dugaan Ketidaksesuaian Spek dan Minim Pengawasan

Pemandangan jalan mulus yang terus dilapisi ulang di saat jalur hancur diabaikan memunculkan indikasi kuat adanya pengabaian prioritas teknis dan potensi ketidaksesuaian spesifikasi pengerjaan. Metode “sulam-tambal” pada titik kerusakan berat dinilai hanya sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban, tanpa menyentuh akar masalah kekuatan struktur bawah jalan.

Masyarakat mendesak BBPJN Kaltim dan tim pengawas independen turun tangan melakukan audit fisik secara terbuka. Hingga berita ini diturunkan, BBPJN Kalimantan Timur belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan teknis di balik pengalokasian hotmix yang dianggap janggal dan “pilih kasih” tersebut.

Penulis: Johansyah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *