Reportase Expoes.com Sendawar – Dalam dinamika pemberitaan hukum dan kriminalitas, masyarakat sering melihat berita yang murni bersumber dari rilis resmi Kepolisian tanpa adanya tanggapan dari pihak tersangka maupun korban. Kondisi ini kerap memunculkan pertanyaan mengenai independensi media serta asas keberimbangan berita.
Lantas, bagaimana aturan main rilis polisi, etika jurnalistik yang menaunginya, serta peran teknik wawancara doorstop di lapangan? Berikut ulasan lengkapnya.
- Maksud “Rilis Polisi Tanpa Konfirmasi Pihak Lain”
Frasa “rilis polisi bersama wartawan, tapi tidak dikonfirmasi ke pihak lain” merujuk pada situasi di mana berita yang terbit di media massa murni bersumber dari press release atau konferensi pers resmi dari Polres/Polda.
Dalam fase awal ini, wartawan belum melakukan wawancara atau klarifikasi tambahan kepada pihak tersangka, korban, maupun kuasa hukumnya.
Regulating Rules: Aturan Internal Polri
Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Media di Lingkungan Polri, Humas Kepolisian memiliki kewajiban teknis dalam menyampaikan rilis:
- Fakta Teruji: Rilis hanya berisi fakta hukum awal yang dapat dipertanggungjawabkan (contoh: “Telah diamankan 1 orang terkait kasus Curanmor di TKP X pada tanggal Y”).
- Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence): Identitas tersangka tidak boleh dibuka secara gamblang, melainkan menggunakan inisial (misal: “Tersangka A”).
- Tidak Memvonis: Menggunakan frasa hukum yang tepat, seperti “terduga pelaku” atau “diduga melakukan”, bukan menyebut langsung sebagai “pencuri” atau “pembunuh”.
- Etika Jurnalistik dan Atribusi Berita
Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3, jurnalis diwajibkan untuk selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang. Namun, dalam praktik media massa digital, terdapat pemisahan antara berita awal dan berita lanjutan:
- Berita Awal (Straight News / Running News): Wartawan diperbolehkan langsung mempublikasikan poin dari rilis resmi Kepolisian. Hal ini sah karena rilis tersebut bersumber dari institusi resmi penegak hukum. Syarat utamanya adalah wajib mencantumkan atribusi yang jelas (misal: “ujar Kapolres…” atau “berdasarkan rilis resmi Humas Polres…”). Atribusi ini menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan fakta versi Kepolisian.
- Berita Lanjutan / Investigasi (Cover Both Sides): Untuk pengembangan berita, wartawan wajib mengejar konfirmasi dari pihak terdampak (keluarga tersangka, pengacara, maupun korban) agar narasi yang terbangun tetap adil dan berimbang.
- Perlindungan Hukum Pers vs Risiko Hukum
Terdapat perbedaan mendasar mengenai dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi rilis pers:
- Pihak Kepolisian: Berisiko digugat atas pencemaran nama baik atau mendapat teguran internal Propam jika data awal yang dirilis terbukti salah atau rekayasa.
- Wartawan & Media: Dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lex Specialis). Jika ada pihak yang dirugikan, penyelesaian dilakukan via Hak Jawab / Koreksi melalui Dewan Pers, bukan dijerat UU ITE.
- Tersangka / Korban: Berhak mengajukan klarifikasi, hak jawab, atau memberikan keterangan tandingan di media.
Catatan Hukum: Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Dewan Pers menegaskan bahwa sengketa karya jurnalistik yang sah diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers di Dewan Pers, bukan pidana umum atau UU ITE.
- Mengenal Istilah dan Etika Wawancara Doorstop
Selain mengandalkan rilis resmi, jurnalis kerap mengejar konfirmasi cepat di lapangan melalui teknik doorstop.
Apa Itu Wawancara Doorstop?
Secara harfiah, doorstop berasal dari bahasa Inggris (door + stop) yang berarti menghadang di pintu. Ini adalah teknik wawancara spontan dengan menghadang narasumber di pintu masuk/keluar ruangan, lobi, atau area parkir saat narasumber sedang berjalan.
Perbandingan: Wawancara Doorstop vs Wawancara Resmi
- Wawancara Doorstop
- Lokasi: Lobi, pintu keluar, parkiran, atau tangga.
- Durasi: Sangat singkat (1–3 menit).
- Sifat: Spontan, mendadak, dan dinamis.
- Peralatan: Ponsel, mikrofon genggam, voice recorder.
- Fokus Tanya: To the point (1-2 pertanyaan inti).
- Wawancara Resmi / Eksklusif
- Lokasi: Ruang kerja, studio, atau lokasi terencana.
- Durasi: Terjadwal dan panjang (15–60 menit).
- Sifat: Terencana, ada kesepakatan waktu & topik.
- Peralatan: Tripod, kamera profesional, pencahayaan lengkap.
- Fokus Tanya: Mendalam dan terstruktur.
Etika Melakukan Doorstop bagi Jurnalis
- Tetap Santun: Awali dengan sapaan singkat (contoh: “Permisi Pak Kapolres, bisa minta tanggapan 1 menit?”).
- Menjaga Jarak Fisik: Tidak memojokkan narasumber, tidak berteriak, dan tetap menjaga keamanan alat/kamera.
- Hormati Hak Tolak: Jika narasumber menolak memberikan keterangan saat itu, jurnalis tidak boleh memaksa dan dapat beralih ke saluran konfirmasi resmi (Humas).
Kesimpulan
- Rilis Polisi adalah bentuk transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berfungsi sebagai bahan mentah awal (straight news).
- Konfirmasi Pihak Lain adalah kewajiban etik jurnalisme untuk menyempurnakan berita awal menjadi berita berimbang (cover both sides).
- Wawancara Doorstop merupakan metode akselerasi jurnalis di lapangan untuk mengejar konfirmasi instan sebelum atau sesudah rilis resmi dikeluarkan.
Penulis: Johansyah
