Reportase Expose.com | Sendawar – Di tengah derasnya arus modernisasi, menjaga eksistensi adat dan budaya menjadi tantangan yang tidak ringan. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat, adat tetap menjadi identitas sekaligus perekat kehidupan sosial. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Presidium Dewan Adat (PDA) Kabupaten Kutai Barat pada 21 Juli 2026 menjadi penanda penting perjalanan panjang lembaga adat yang selama seperempat abad mengawal nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus menegaskan kebangkitannya setelah hampir satu dekade mengalami masa vakum.
Perayaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi atas perjalanan sejarah, dedikasi para tokoh adat, serta komitmen bersama dalam menjaga warisan leluhur sebagai fondasi pembangunan daerah.
Sejarah mencatat, embrio Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mulai terbentuk pada 1999, beriringan dengan lahirnya Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah otonom baru. Kehadirannya dilandasi kesepahaman para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk membangun wadah pemersatu masyarakat adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian seni, budaya, serta hukum adat.
Pada masa awal pembentukan, Yustinus Dullah, A.Ma.Pd. (Almarhum) dipercaya sebagai Ketua Presidium Dewan Adat sementara. Ia mengemban amanah untuk menyusun fondasi organisasi hingga terselenggaranya Kongres Perdana.
Tonggak sejarah kelembagaan kemudian terukir pada 21 Juli 2001. Melalui Kongres Perdana yang berlangsung di Aula Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat resmi berdiri. Dalam forum tersebut, Almarhum FV. Munthi terpilih sebagai Ketua Definitif pertama untuk masa bakti 2001–2006.
Di bawah kepemimpinan almarhum FV. Munthi, struktur organisasi mulai diperkuat dan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat semakin kokoh sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sosial dan pelestarian adat.
Memasuki tahun 2006, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Yustinus Dullah, A.Ma.Pd. melalui Musyawarah Besar. Ia memimpin selama dua periode berturut-turut, yakni 2006–2011 dan 2011–2016.
Pada periode tersebut, peran Presidium Dewan Adat berkembang semakin luas. Selain aktif melakukan pembinaan masyarakat adat dan pelestarian budaya, lembaga ini juga berperan dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui mekanisme hukum adat.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat dipimpin Bupati Ismail Thomas, S.H., M.Si. (2006–2016). Berbagai program pembinaan kelembagaan adat, fasilitasi kegiatan budaya hingga dukungan anggaran menjadi fondasi penting dalam memperkuat eksistensi Presidium Dewan Adat sebagai mitra pemerintah.
Namun setelah berakhirnya masa kepengurusan pada 2016, aktivitas organisasi mengalami kevakuman di era kepemimpinan Bupati Fx. Yapan. Selama hampir sepuluh tahun, roda organisasi adat tingkat kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Harapan baru kembali muncul pada 2025. Di bawah kepemimpinan Bupati Frederick Edwin, perhatian terhadap pelestarian adat dan budaya kembali menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Dukungan pemerintah membuka jalan bagi aktifnya kembali Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat.
Melalui musyawarah para kepala adat dan tokoh masyarakat, Yurang dipercaya memimpin Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat periode 2025–2030. Sejak kepengurusan baru terbentuk, berbagai program kembali dijalankan, mulai dari pembinaan kelembagaan adat, pelaksanaan sidang adat, mediasi penyelesaian sengketa, hingga penguatan sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Pada momentum HUT ke-25 ini, keluarga besar Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyampaikan penghormatan kepada seluruh tokoh yang telah memberikan dedikasi bagi perjalanan organisasi, khususnya Almarhum FV. Munthi, Almarhum Yustinus Dullah, A.Ma.Pd., Ismail Thomas, S.H., M.Si., serta Bupati Frederick Edwin yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjalanan dan kebangkitan kembali lembaga adat tersebut.
Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Yurang, mengatakan usia 25 tahun merupakan momentum untuk memperkuat kembali peran lembaga adat dalam menjaga persatuan masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Seperempat abad perjalanan Presidium Dewan Adat adalah bukti bahwa adat tidak pernah kehilangan tempat di tengah masyarakat Kutai Barat. Kami bersyukur lembaga ini dapat bangkit kembali setelah melalui masa vakum. Ke depan, kami berkomitmen memperkuat kelembagaan adat hingga ke kampung-kampung, melestarikan budaya dan hukum adat, serta menjadi jembatan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Adat bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga fondasi moral untuk membangun Kutai Barat yang maju tanpa kehilangan jati dirinya,” ujar Yurang.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan adat sebagai identitas yang harus dijaga bersama.
“Kami berharap generasi muda tidak sekadar mengenal adat sebagai sejarah, tetapi ikut menjadi pelaku pelestarian budaya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah menjadi kunci agar nilai-nilai luhur warisan nenek moyang tetap hidup dan relevan menghadapi perkembangan zaman,” tambahnya.
Mengusung semangat “Warisan Leluhur, Penjaga Masa Depan. Melestarikan Adat, Mempererat Persatuan, Membangun Kutai Barat Beradat,” Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat optimistis mampu terus menjadi rumah bersama bagi masyarakat adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni, budaya, dan pembangunan daerah.
HUT PDA Kutai Barat tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mantan Bupati Kutai Barat dua periode, Ismael Thomas, Sekretaris Daerah, Erik Victory, S.Sos., M.Si, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Kutai Barat, Kompol Emanuel Teguh Budi Santoso, S.Th, Kodim 0912 Kutai Barat,
Dirgahayu ke-25 Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Semoga tetap menjadi penjaga nilai-nilai luhur, perekat persatuan, dan pengawal kearifan lokal bagi generasi kini dan masa depan.
Penulis: Johansyah
