Samarinda, Reportase Expose.com – Aksi pengibaran bendera Borneo Raya yang diiringi bentangan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah pusat di kawasan Flyover Samarinda, Senin (17/8/2026) pagi, menyedot perhatian publik. Aksi yang berlangsung tepat pada momentum Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut dinilai sebagai sinyal kuat atas masih kuatnya rasa ketidakadilan pembangunan di daerah.
Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Timur sekaligus anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui pengibaran bendera Borneo Raya tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai upaya masyarakat Dayak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebenarnya ini bukan karena orang Dayak ingin merdeka. Tetapi tujuannya adalah menuntut ketidakadilan. Arahnya ke sana,” kata Yulianus dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Ketimpangan Pembangunan Luar Jawa
Yulianus meminta pemerintah pusat membaca aksi tersebut secara bijak sebagai bentuk cerminan keresahan masyarakat di daerah. Menurutnya, meski usia kemerdekaan Indonesia telah menginjak 81 tahun, manfaat pembangunan nasional belum terdistribusi secara merata, di mana fokus pembangunan dinilai masih terlalu bertumpu di Pulau Jawa.
Ia menyoroti kontradiksi besar yang dialami Kalimantan. Sebagai salah satu wilayah penyumbang kekayaan sumber daya alam (SDA) terbesar bagi perekonomian nasional, kondisi infrastruktur khususnya akses jalan di berbagai pelosok masih memprihatinkan.
“Kekayaan alam yang luar biasa kaya, berbagai sumber daya alam dikeruk habis-habisan, tetapi kembalinya ke daerah sangat minim. Bahkan banyak sekali pemotongan anggaran,” sindirnya.
Yulianus menambahkan, penurunan alokasi anggaran daerah dari tahun ke tahun kian mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan prioritas bagi masyarakat.
Evaluasi Hubungan Keuangan dan Penguatan Desentralisasi.
Sebagai senator asal Kaltim, Yulianus mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ia mengingatkan pentingnya mengembalikan semangat otonomi daerah dan desentralisasi (Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit yang lebih kecil untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ini membuat daerah memiliki kebebasan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga lokal), agar daerah memiliki wewenang serta daya dukung anggaran yang memadai untuk mengembangkan wilayahnya.
“Ini sinyal sekali lagi kepada pemerintah pusat supaya proses desentralisasi yang dipercayakan kepada semangat otonomi daerah itu dikembalikan kepada daerah,” tegas Yulianus.
Menurutnya, menjaga keutuhan NKRI dan kondusivitas wilayah sangat bergantung pada rasa keadilan yang diterima masyarakat daerah. Ketika perputaran ekonomi dan anggaran terkonsentrasi di pusat, daerah akan terus menghadapi keterbatasan dalam memajukan kesejahteraan warganya.
“Tidak ada orang Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI bila pemerintah pusat bersikap adil kepada daerah,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Yulianus berharap Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemerataan pembangunan di wilayah luar Jawa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kemerdekaan itu apa? Fungsinya adalah kita merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidakadilan. Inilah yang diharapkan seluruh anak bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Johansyah
